Sumenep Gerbong mutasi di Pemkab Sumenep bergerak
besar-besaran. Sebanyak 248 pejabat struktural eselon III dan IV, dimutasi.
Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, yang memimpin langsung
mutasi tersebut, Jumat (22/03/13) menjelaskan, pergantian jabatan tersebut
merupakan hal biasa, untuk mengisi kekosongan jabatan karena sejumlah pejabat
memasuki masa pensiun. "Kalau ada pengisian pasti ada pergeseran dan
perputaran, karena kan saling terkait. Ini juga merupakan bagian dari upaya
penyegaran," katanya.
Busyro mengungkapkan, penempatan pejabat tersebut dilakukan
dengan melihat kapabilitas masing-masing personel, agar bisa bekerja sesuai
kemampuan. "Saya pastikan penempatan para pejabat ini bukan karena 'like
and dislike'. Ini sudah melalui berbagai pertimbangan di Baperjakat,"
ujarnya.
Lebih lanjut Busyro meminta agar para pejabat yang baru
dilantik, bisa menjadi pemimpin yang Jujur, amanah, dan terpercaya. "Kalau
itu dipegang teguh, akan menjadi sumber kemaslahatan dalam kepemimpinan dan
bermasyarakat," tandasnya.
Ia juga mengingatkan agar para pejabat tidak bosan untuk
selalu melihat dan mendengar masukan dari berbagai pihak, untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam mengambil kebijakan. "Jadi jangan melihat siapa yang
menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Pemimpin yang baik harus banyak
mendengar. Bukan hanya ingin didengar. Setelah mendengar, lakukan musyawarah
sebagai jalan terbaik untuk mengambil keputusan," tuturnya.
Dalam mutasi tersebut, beberapa pejabat yang mengalami
pergeseran diantaranya
1. Yayak Nur Wahyudi, yang semula sebagai Sekretaris Dinas
Pendidikan, dipercaya menempati pos barunya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika.
2. Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
sebelumnya, Imam Trisnohadi, bergeser menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
3. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan juga mengalami
pergantian, dari Ahmad Masuni, ke Moh. Sadik, yang sebelumnya menjabat sebagai
Kepala bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Sumenep.
4. Sedangkan Ahmad Masuni bergeser menjadi Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.